Seperti yang telah direncanakan sebelumnya, memasuki triwulan kedua Tahun 2012 tepatnya mulai 1 April 2012. Pemerintah akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dari Rp.4.500 menjadi Rp.6.000 dengan dalih mengurangi subsidi karena beban anggaran yang tidak kuat lagi menahan laju pertambahan subsidi yang selalu jebol karena alasan klise yaitu tingginya harga minyak mentah dunia dan lain-lain. Selain kenaikan BBM itu, tarif dasar listrik (TDL) juga akan naik tiap 3 bulan sekali per 1 April 2012.
Dengan kenaikan 2 komponen instrumen penyokong kebutuhan sehari-hari itu  dipastikan mempengaruhi harga barang dan jasa lainnya. Kenaikan harga yang sering terjadi di Indonesia seolah-olah telah menjadi bagian hidup masyarakat tetapi kalau kenaikan tersebut terlampau tinggi menyebabkan masyarakat ketakutan dan cenderung traumatis menghadapinya. Apalagi kenaikan harga tersebut menimbulkan spiral inflation dan banyak pihak (oknum) yang terlalu tinggi melakukan ekspektasi sehingga menaikkan harga barang dan jasanya dan melampaui ambang batas harga kewajaran. Karena itulah meskipun dengan dalih agar keuangan pemerintah tidak kolaps karena harus menambal APBN, membayar hutang, bunga dan lain-lain. Tetapi tetap saja kebijakan yang tidak populis tersebut ditentang habis-habisan oleh hampir semua lapisan masyarakat mulai dari mahasiswa, buruh bahkan para pengusaha-pun telah turun ke jalan untuk menentang kebijakan pemerintah tersebut.
Terlepas dari pro-kontra penghapusan subsidi dan semua permasalahan diatas, kalau Kita mau jujur sebenarnya perekonomian Indonesia sejak awal Orba berdiri sampai sekarang masih mengalami dis-equilibrium antara sektor moneter dengan sektor riil, termasuk dis-equilibrium didalam sektor moneter dan riil sendiri. Dimana puncak meledaknya ketidak-seimbangan tersebut adalah krisis moneter pada akhir tahun 1997 lalu.
Sejak awal krisis moneter lalu sampai sekarang, sebetulnya sistem ekonomi Indonesia masih berusaha mencari titik keseimbangan (equilibrium) baru, baik di sector riil maupun moneter. Dan yang sudah mulai kelihatan merangkak naik (keluar dari krisis) adalah sector riil yang ditandai dengan mulai terjadinya pertumbuhan meskipun lebih banyak didorong oleh sisi konsumsi dan pengeluaran pemerintah bukan investasi tetapi lambat laun dan secara signifikan kedua sisi tersebut telah mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Prediksi pesimis dampak kenaikan BBM dan TDL listrik per 1 April 2012:

Pertama, tingkat kemajuan ekonomi yang diklaim pemerintah selama beberapa tahun belakangan hanyalah fatamorgana, sebab pertumbuhan tersebut cenderung tanpa dibarengi oleh pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Kenaikan output tersebut lebih diakibatkan oleh tindakan rasionalisasi dan efisiensi besar-besaran oleh perusahaan-perusahaan nasional tanpa mampu menyerap pengangguran yang lain. Dan tidak adanya perbaikan atau kemajuan pada system dan structural ekonomi yang cukup berarti, apalagi trend pertumbuhan ekonomi belakangan masih didominasi oleh demand side.

Kedua, dengan kenaikan tariff yang diumumkan pemerintah per 1 April 2012 tahun ini dipastikan akan men-set back sector riil kebelakang karena banyak perusahaan-perusahaan yang akan melakukan rasionalisasi lagi secara besar-besaran untuk melakukan penyeimbangan terhadap kenaikan harga tersebut terutama terhadap biaya produksinya. Sehingga sector riil yang sudah mulai menggeliat bergerak naik meski hanya didorong sisi konsumsi akan kembali stagnan bahkan menurun.

Ketiga, ekspektasi inflasi yang biasanya terjadi mengiringi kenaikan tariff listrik, BBM dan telpon akan semakin tidak terkendali (spiral inflation) karena para pengusaha akan menyeimbangan harga produknya secara simultan sehingga target inflasi pemerintah tahun ini dapat dipastikan akan melebihi dua digit. Apalagi kalau pemerintah memprediksi inflasi hanya berdasarkan pijakan asumsi inflasi tahun sebelumnya.

Keempat, sektor industri kecil dan UKM yang selama ini menjadi andalah selama krisis ekonomi akan terpukul karena kebanyakan komponen biaya produksinya masih banyak mengandalkan listrik dan BBM dalam proses produksinya. Apalagi mereka masih harus menghadapi berbagai hambatan structural, seperti proses perijinan yang masih birokratis, pungutan-pungutan liar, keterbatasan akses dana dan informasi tentang peluang pasar, serta tata niaga bahan baku bahkan persaingan yang tidak sehat yang menyebabkan distorsi pasar yang kesemuanya menyebabkan mereka kesulitan untuk tumbuh dan berkembang.

Prediksi Optimis dampak kenaikan BBM dan TDL listrik per 1 April 2012:

Kesatu, ketakutan akan krisis harga yang terjadi akibat pengurangan subsidi tersebut seperti pada awal-awal krisis moneter tahun 1997 maupun krisis global 2008-2009 lalu adalah tidak beralasan karena tidak didukung instrumen-instrumen structural yang menyertai kenaikan harga seperti pada awal-awal krisis moneter dulu yang didorong oleh ketidak-stabilan nilai uang eksternal (Kurs). Jadi kenaikan harga yang akan terjadi akibat pengurangan subsidi oleh pemerintah awal tahun ini hanya didorong oleh nilai uang intrinsik saja tanpa didukung oleh nilai uang eksternal. Apalagi kalau mekanisme rigidity price mampu menekan harga-harga agar tidak terlalu menggelembung.

Kedua, kalau subsidi dan tetek bengeknya yang mengakibatkan distorsi dan dis-equilibrium ekonomi dan pasar tidak dicabut, selain mengakibatkan ketidak mandirian juga akan seperti bom waktu yang sewaktu-waktu bias meledak dan bias menyebabkan krisis ekonomi lagi atau hanya menjadi beban yang tertunda dan semakin membesar dikemudian hari. Tetapi jika fase ini terlewati, ruang gerak ekonomi dan siklus perekonomian Indonesia kedepan akan lebih realities dan tanpa beban serta pertumbuhannya bias dipercepat.

Ketiga, program subsidi yang masih dijalankan oleh pemerintah akan lebih terarah dan focus karena akan langsung kepada sasaran yaitu masyarakat golongan kecil. Karena fasilitas subsidi yang sudah dijalakan oleh pemerintah sejak dulu banyak dinikmati oleh masyarakat menengah-keatas.

Keempat, masyarakat yang belum mendapat fasilitas listrik dan rumah tangga miskin akan tersaluri karena pengalihan dana subsidi bisa dialihkan untuk membantu mereka sehingga pemerataan dan keadilan dapat mereka nikmati tetapi dengan catatan pengalihan subsidi tersebut benar-benar untuk mereka bukan untuk menutupi in-efisiensi penyelenggaraan keuangan pemerintah termasuk di Pertamina maupun PLN.